Perbaikan Perizinan Penggunaan Lahan di Papua
Sep 18, 2017

Perbaikan Perizinan Penggunaan Lahan di Papua

Provinsi Papua terdiri dari 31 juta hektar lahan dan hutan yang memberikan berbagai jasa lingkungan untuk menopang hidup masyarakat setempat. Di saat yang bersamaan, Papua juga membutuhkan investasi, lapangan pekerjaan dan pembangunan agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Rencana pembangunan tata ruang yang efektif dapat membantu Pemda setempat merasionalisasi penggunaan lahan untuk mengakomodasi dua kebutuhan yaitu konservasi dan pembangunan.

Mengingat hal tersebut, USAID LESTARI mendukung pengembangan Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang (SIMTARU) yaitu sebuah platform Sistem Informasi Geografi online yeng memungkinkan penggunanya untuk mengunggah titik koordinatnya dan mengkoordinasikan rencana tata ruang di tingkat kabupaten dan provinsi. SIMTARU dapat mendukung Pemda setempat untuk mengeluarkan izin yang sesuai dengan rencana tata ruang daerah dan sekaligus mengawasi penggunaan lahan.

Baru-baru ini, Kabupaten Mimika menyerahkan proposal untuk mengalih-guna lahan hutan seluas 32.000 hektar untuk pembangunan kawasan industri termasuk lahan bagi smelter PT Freeport Indonesia. Ekspansi yang besar dan tidak perlu ini dapat mengkonversi hutan lindung,  hutan bakau yang kaya karbon, kawasan-kawasan yang dianggap keramat, dan berbagai hutan negara lainnya. Pada akhirnya, area-area tersebut akan berubah statusnya menjadi kepemilikan swasta (APL). Berkat SIMTARU, proposal ini akhirnya ditolak oleh Gubernur Papua. Ia mengatakan bahwa rencana tersebut tidak sejalan dengan rencana tata ruang Papua yang berkomitmen untuk menjaga 90% Papua sebagai hutan. Pak Gubernur juga menetapkan bahwa hanya 4% atau 1.200 hektar dari lahan yang diminta yang benar-benar dibutuhkan untuk pembangunan kawasan industri dan smelter. SIMTARU digunakan untuk memperkirakan luas area yang benar-benar dibutuhkan bagi proposal tersebut.

LESTARI berencana untuk terus mendukung Pemerintah Papua menyelesaikan masalah penggunaan lahan dengan cara yang efektif dan transparan, melindungi area konservasi yang bernilai tinggi, dan sekaligus menjamin bahwa pihak swasta ikut mengambil peran dalam pembangunan berkelanjutan.

 

 

Comments

comments