Kebijakan Daerah bagi Pengelolaan Lingkungan yang Lebih Baik di Aceh Selatan
Jan 24, 2017

Kebijakan Daerah bagi Pengelolaan Lingkungan yang Lebih Baik di Aceh Selatan

Pada tingkat lokal, USAID LESTARI bekerja sama secara aktif dengan pemerintah daerah (Pemda) dan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong perumusan berbagai kebijakan, peraturan, dan prosedur terkait dengan pembangunan rendah emisi dan konservasi hutan. Di Aceh Selatan, hal tersebut telah terwujudkan dengan adanya peraturan lokal tingkat kabupaten, Qanun, yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan setempat.  

Baru-baru ini, lima fraksi besar di Kabupaten Aceh Selatan, Partai Aceh, Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Kesatuan Indonesia, Amanat Pembangunan Indonesia, dan Mandiri, telah menyetujui dan merekomendasikan peresmian Draf Qanun Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Qanun tersebut selaras dengan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Qanun yang dimaksud menyatakan dukungan terhadap peran dan otoritas Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam melindungi empat eksositem berbeda yaitu sungai, pesisir, gambut dan area ekosistem Leuser. 

LESTARI dapat dikatakan memiliki andil dalam dalam memfasilitasi perumusan Qanun tersebut yaitu salah satunya dengan memberikan input-input teknis, mendapatkan persetujuan dari tingkat provinsi, dan memanfaatkan Multi-Stakeholder Forum (MSF) di Aceh Selatan sebagai bentuk konsultasi publik dan sekaligus advokasi bagi peresmiannya. Lebih dari pada itu, perumusan Qanun tersebut juga didasari oleh Strategic Assessment Plan (SEA)— yang digunakan bagi tata ruang Aceh Selatan —dan Landscape Conservation Plan milik proyek lampau USAID, IFACS. Perumusan Qanun ini menunjukkan peran LESTARI dalam memastikan komitmen pemerintah daerah untuk mengintegrasikan faktor-faktor lingkungan ke dalam perumusan kebijakannya terutama di Lansekap Leuser. 

Comments

comments