Pelibatan Komunitas dalam Restorasi Gambut: Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa)
Okt 19, 2017

Pelibatan Komunitas dalam Restorasi Gambut: Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa)

Tantangan. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berdampak buruk pada kesehatan beserta ekonomi masyarakat sekitar dan keanekaragaman hayati. Tidak hanya itu, karhutla juga akan melipatgandakan emisi GRK. Menurut Bank Dunia, Indonesia merugi sebanyak US$ 16 milyar karena bencana karhutla pada tahun 2015 lalu. Di Provinsi Kalimantan Tengah, ancaman tersebut diperparah dengan adanya kanal-kanal besar yang mengurangi kelembapan tanah gambut sehingga menjadi mudah terbakar. Belakangan, berbagai badan pemerintah, termasuk Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Restorasi Gambut (BRG), dan pemerintah daerah didesak untuk mengurangi keluarnya air dari lahan gambut di Kabupaten Pulau Pisang, Kalimantan Tengah. Inisiatif tersebut bertujuan untuk menjaga kadar air di lahan gambut sehingga tanah akan tetap lembap saat musim kemarau, tetapi juga tidak banjir saat musim hujan. Inisiatif ini juga berupaya menjamin akses terbatas terhadap SDA bagi masyarakat sekitar demi mendukung mata pencaharian yang berkelanjutan.

Padiatapa. Demi mendukung inisatif tersebut, USAID LESTARI baru saja menyelesaikan sebuah model aktivitas pelibatan pemangku kepentingan, termasuk fasilitasi padiatapa, di berbagai desa dengan gambut terdegradasi seluas 30.000 ha. Meskipun kawasan tersebut hanya mencakup 5% dari keseluruhan provinsi, andilnya dalam karhutla 2015 lalu mencapai 30%. Padiatapa menjamin bahwa masyarakat sekitar akan mengetahui keberadaan proyek canal blocking di desanya, memiliki kesempatan untuk menyampaikan masukan-masukan yang dimiliki, dan memberikan persetujuannya bagi pembangunan, pengelolaan, dan perlindungan bendungan-bendungan tersebut. Terlebih lagi, masyarakat setempat juga akan ikut mendesain bendungan-bendungan tersebut agar kapal-kapal kecil yang mereka miliki tetap bisa melewati celah bendungan sehingga mata pencaharian mereka tidak terganggu. LESTARI memberikan dukungan teknis dan finansial bagi berjalannya padiatapa yang dimediasi oleh forum multipihak. Proses padiatapa juga akan mengikuti panduan-panduan USAID dan BRG.

Prestasi. Proses padiatapa terbukti disambut baik oleh masyarakat setempat dan berbagai badan pemerintah dengan dibuatnya Berita Acara yang memberikan kekuatan hukum bagi prosesnya. BRG mengakui bahwa proses ini adalah pertama kalinya padiatapa diterapkan dalam pemblokiran kanal bagi restorasi gambut. Untuk ke depannya, BRG telah menyatakan bahwa setiap pembangunan canal blocking di kawasan tersebut harus memenuhi prinsip padiatapa. LESTARI telah memperoleh persetujuan bahwa padiatapa akan menjadi bagian Prosedur Operasi Standar pembangunan canal blocking Kementerian PUPR. Dengan demikian, padiatapa akan terlembagakan dan terjamin keberlanjutannya. Kepala BRG juga menyatakan bahwa padiatapa yang difasilitasi LESTARI akan menjadi model perencanaan penggunaan lahan yang inklusif dan berkelanjutan di Sumatera.

 

 

 

 

 

Comments

comments