Komitmen untuk Perencanaan Pengembangan Hijau di Kabupaten Aceh Selatan
Jan 19, 2018

Komitmen untuk Perencanaan Pengembangan Hijau di Kabupaten Aceh Selatan

USAID LESTARI bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan masyarakat untuk memajukan perencanaan pembangunan hijau dan memanfaatkan pendanaan secara bottom-up (dari bawah ke atas) dan partisipatif. Berdasarkan UU 6 tahun 2014, desa-desa di Indonesia diharuskan untuk mengembangkan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes). Dokumen perencanaan ini memberikan arahan untuk kegiatan-kegiatan yang dianggap penting untuk pengembangan desa selama periode enam tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Desa (APBDes) dirumuskan setiap tahun dengan berdasarkan RPJMDes.

Tim USAID LESTARI baru-baru ini menyelesaikan manual RPJMDes enam jilid yang memandu perencanaan pembangunan desa untuk berkontribusi pada pencapaian pengelolaan hutan lestari. Panduan RPJMDes membantu pemerintah tingkat desa melalui enam langkah berurutan: (1) memahami paradigma pengelolaan hutan berkelanjutan dan pembangunan desa, (2) memasukkan pengelolaan hutan lestari ke dalam RPJMDes, (3) menyiapkan RKP Desa dan APBDes, (4) melaksanakan penilaian teknis tentang kondisi desa, (5) mengembangkan rencana zonasi desa; dan (6) secara kolaboratif mengelola kawasan hutan.

Bupati Kabupaten Aceh Selatan menyambut baik pendekatan yang difasilitasi oleh manual ini sebagai suatu cara untuk menyatukan masyarakat desa, Unit Pengelolaan Hutan, dan pejabat kehutanan lainnya. Dia mengeluarkan surat keputusan (Peraturan Bupati) yang mewajibkan semua desa di kabupaten untuk menyusun suatu rencana desa yang melibatkan program-program perlindungan lingkungan. Program-program ini termasuk reboisasi dan rehabilitasi hutan, perlindungan dan pelestarian hutan, perlindungan tangkapan air, dan mitigasi konflik satwa liar dengan manusia. Program ini melibatkan lebih dari 400.000 hektar hutan, termasuk bagian-bagian utama dari Taman Nasional Leuser dan Suaka Margasatwa Rawa Singkil yang berisi habitat spesies penting dan terancam punah (misalnya orangutan sumatera, harimau, badak, gajah), di bawah pengelolaan bersama yang berkelanjutan untuk konservasi. Total potensi dana yang dibutuhkan adalah sekitar $2 juta.

Keputusan itu melembagakan pendekatan ini yang difasilitasi oleh LESTARI dan meningkatkan dampak dari tingkat desa hingga ke seluruh kabupaten. Mengingat minat terhadap inisiatif pembangunan hijau yang ditunjukkan Pemerintah Aceh, LESTARI akan berusaha memperluas adopsi inisiatif ini ke kabupaten lainnya di dalam Lanskap Leuser dan di seluruh Provinsi Aceh. Inisiatif ini memiliki potensi untuk menjadi model dalam memperkuat tata kelola hutan berbasis desa di seluruh Indonesia.

 

 

Comments

comments